Suasana di depan DPP Golkar usai bentrok fisik antar sesama pendukung Golkar saat Rapat Pleno, Jakarta, Selasa (25/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo) Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar tengah dirundung konflik. Gelaran Munas partai beringin di Bali pada 30 November hingga 3 Desember 2014 pun terancam batal.
Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolda Bali tidak memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan Munas Partai Golkar di Bali ke Mabes Polri, sehingga Kapolri Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin pelaksanaan Munas yang berpotensi kacau dan bisa membuat kerusuhan di Bali.
Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengapresiasi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar. Permintaan Menko Polhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian memanas.
"Untuk itu Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar," ungkap Neta, Kamis (27/11/2014).
IPW juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, bila Munas Golkar dipaksakan digelar maka dapat terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, dan tentu mengganggu stabilitas Kamtibmas Bali.
"Bali pasca-teror bom sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan tersebut," papar Neta.
IPW menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra Munas IX. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Slipi, Jakarta.
"Untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri harus melarang pelaksanaan munas itu. Potensi kekacauan di munas sudah terlihat, sebab acara itu menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia," ungkap Neta.
Kapolda Bali dan Kapolri perlu melihat bahwa fakta ini bisa mengganggu kamtibmas di Pulau Bali. Sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi jajaran Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan Munas Golkar. Bagaimana pun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi masyarakat internasional.
"Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elit politik, kepentingan nasional yang lebih besar terabaikan," pungkas Neta.
0 Comments