Liputan6.com, Jakarta Di tengah pro-kontra diangkatnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo, terdapat harapan yang digantungkan di bahunya. Prasetyo diharapkan banyak kalangan bisa memutus rantai kriminalisasi korporasi yang menimpa perusahaan-perusahaan seperti Merpati, Indosat-IM2 maupun PLN.
Nada pengharapan soal tuntasnya perkara korporasi kepada Jaksa Agung baru itu juga muncul dari kalangan politisi yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) maupun pelaku industri.
"Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan penting bagi keberlanjutan perusahaan nasional. Jangan sampai karena masalah ini berkelanjutan jadi pada takut untuk berinvestasi," ujar Azis Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR RI 2014-2019.
Ruhut Sitompul, anggota Komisi III DPR RI 2014-2019 pun mengungkapkan pernyataan yang sama soal Jaksa Agung yang baru, yang mana HM Prasetyo harus menuntaskan beberapa kasus kriminalisasi korporasi seperti yang terjadi pada PLN, Indosat-IM2, Chevron, dan Merpati.
"Ya harus dituntaskan, karena itu masalah penting. Jangan sampai periode Jaksa Agung yang baru ada hal-hal (yang tidak tuntas) seperti itu. Kalau perlu kerjasama dengan KPK," ujar Ruhut di Jakarta, Senin (24/11/2014).
0 Comments